Artikel

KREDO EKONOMI PANCASILA

Jumat, 19 September 2014 04:14
19_09_2014_012_003.jpg

Budimanta.com - Artikel Ini diambil dari harian Media Indonesia edisi Jumat (19/9/2014)

Penulis: Arif Budimanta, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP dan Direktur Megawati Institute

Kredo dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai pernyataan kepercayaan (keyakinan) atau dasar tuntunan hidup. Kredo mengisi ruang dan semua lini kehidupan sosial. Sebagai bintang penerang yang menuntun struktur dan sistem kehidupan rakyat. Menjadi penentu arah dalam aktivitas perekonomian.

Viviana A Zelizer (2013) mengatakan bahwa ekonomi berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan tersebut menjadi kebudayaan. Kebudayaan itulah yang kemudian memandu sistem ekonomi bergerak dalam setiap struktur kehidupan.

Kebudayaan menyangkut pola, paradigma, ataupun kredo. Tidak ada ekonomi yang bergerak tanpa kebudayaan ataupun tanpa kredo. Kredo diperlukan dalam pergerakan kehidupan ekonomi.

Angus Deaton (2013) dalam bukunya The Great Escape memberikan pertanyaan, apakah cukup bagi kita ketika kita membicarakan soal penyelesaiaan masalah kemiskinan dan ketimpangan hanya dengan pendekatan uang semata yang diukur dengan pendapatan ataukah dengan standar kehidupan. Kalapun kemudian yang dipakai adalah pendapatan dan standar kehidupan, standar mana akan kita pakai? .

Untuk itulah Soekarno dan Hatta, pendiri bangsa mengingatkan kepada kita pentingnya konsepsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsepsi adalah kebudayaan berbangsa dan bernegara. Konsepsi diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Tanpa konsepsi, tanpa kredo, ekonomi berjalan ibarat hidup tanpa ruh.

Indikator Semu

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan sebagian Eropa pada tahun 2008 memberikan pembelajaran dan refleksi tentang makna ekonomi dan ilmu manajemen dalam kehidupan dan peradaban manusia. Gerakan 99 persen (occupy wall street) yang dimotori akademisi asal Amerika Serikat David Graeber, mengingatkan kembali tentang arti penting keadilan sosial, etika kemanusiaan dalam siklus ekonomi maupun bisnis.

Selama ini disadari atau tidak, demi mengejar pertumbuhan seringkali faktor-faktor lain yang sesungguhnya jauh lebih penting justru diabaikan. Eksploitasi sumber daya sering kali “dimaklumkan”. Pemerataan pembangunan “dikesampingkan”. Kedaulatan negara kerap “digadaikan” karenanya.

Indikator semu itu pula yang telah membuat berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia terlena dan lupa akan sebuah konsep kesinambungan ekonomi.

TANGGAPAN

Belum ada tanggapan sampai saat ini.

Silahkan melakukan login terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan tanggapan. Jika belum menjadi anggota, silahkan untuk mendaftarkan diri Anda terlebih dahulu. GRATIS!