Jakarta (ANTARA News) - Ketimpangan pendapatan antargolongan penduduk nasional semakin lebar, sehingga jangan dibiarkan agar tidak menjadi sumber disintegrasi bangsa, kata anggota DPR dari PDIP Arif Budimanta.

"Ketimpangan juga dialami antarwilayah produksi ekonomi selama 40 tahun terakhir yang tersedot ke Jakarta," kata Arif dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kondisi itu ditunjukkan oleh kontribusi Jakarta terhadap PDB Indonesia pada tahun 1971 yg hanya 2,4 persen dan tahun 2010 menjadi 4,2 persen, sedangkan wilayah lain justru terjadi penurunan Sumatera kontribusi menurun dari 1,7 persen menjadi 1,1 persen, Maluku/Papua juga menurun dari 1,1 persen menjadi 0,9 persen. 

Hal itu disampaikan terkait masih perlunya penuntasan pembangunan nasional di tahun 2014 di sejumlah sektor.

Dia mengatakan, penuntasan lain yang perlu diperhatikan adalah stabilitas nilai tukar dan inflasi. Volatilitas nilai tukar bepengaruh besar terhadap nilai harga barang. 

Hal ini ditunjukkan dengan inflasi yang tinggi di tahun 2013 terhadap harga bahan makanan, transportasi dan biaya kesehatan. 

"Untuk itu maka pemerintah harus memperkuat fundamental struktur ekonomi yaitu pertanian (swasembada pangan) dan memperbaiki kualitas infrastruktur," katanya. 

Dia juga menyoroti soal deindustrialisasi, yang ditunjukkan oleh defisit neraca perdagangan yang akibatnya adalah defisit neraca berjalan dan berpengaruh terhadap pelemahan rupiah.

"Untuk itu maka kita harus meletakkan dasar industri manufaktur yang kuat yaitu industri yang berbasis pertanian dan perdesaan," katanya. 

Jika masalah tersebut dikerjakan oleh pemerintah, katanya, pemerintahaan saat ini telah meletakkan dasar pembangunan nasional yg berkesinambungan bagi pemerintahan yang akan datang.(*)