Opini

Arif Budimanta : Pengelolaan Ekonomi Terlalu Tergantung Impor

Selasa, 10 September 2013 05:54

Budimanta.com - JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, pengelolaan ekonomi negara saat ini terlalu mendorong impor konsumsi yang besar, sistem keuangan yang terlalu terbuka. Sedangkan pelemahan tukar rupiah sudah terjadi sejak November 2011, dan utang luar negeri dan swasta sama-sama besar dan sulit dikendalikan, akibat beban perekonomian akan makin berat.Dengan demikian, pemerintah harus menstabilkan pasar keuangan dalam negeri dengan sangat hati-hati, kata Arief Budimanta dalam diskusi "Ketahanan Ekonomi Dalam Konteks 4 Pilar," bersama Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid dan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli di Gedung MPR/DPR, Senin, (9/9/13).

Dalam keadaan ekonomi yang belum sehat sekarang ini, Arief juga minta pemerintah memperbaiki daya saing dan iklim investasi, menjaga kelangsungan usaha ekonomi rakyat dan daya beli masyarakat kecil.

Terkait utang luar negeri, Direktur eksekutif Megawati Institut, Arif Budimanta ini juga memperkirakan 55% lebih dari cadangan devisa nasional, jumlahnya sama dengan utang swasta yang jatuh tempo. "Utang Luar negeri swasta ini, semakin besar dan bisa sulit dikendalikan," tegasnya.

Langkah yang mendesak diperlukan saat ini, sambung Arif, menstabilkan pasar keuangan dalam negeri. Namun tetap mengedepankan aspek kehati-hatian dan mencegah moral hazard. "Juga melakukan kebijakan pencegahan dan pengurangan terhadap kegiatan-kegiatan spekulatif di pasar. Pendekatan moral suasion kepada pelaku pasar agar tidak melakukan sesuatu yang dapat menambah gejolak," paparnya.

Disisi lain, lanjut Arief, masalah pembangunan perekonomian nasional ini terbentur, karena tidak adanya UU Sistem Perekonomian. "Padahal UU ini diperlukan agar ada rujukan yang jelas, yang sifatnya lebih teknis," tuturnya.

Anggota Komisi XI DPR ini mengakui RUU Sistem Perekonomian ini pernah diusulkan dan masuk dalam prolegnas sekityar 2009-2010. "Namun sayangnya, setelah saya pindah komisi, kemudian RUU yang masuk prolegnas ini kemudian hilang entah kemana," tukasnya.

Sedangkan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid menegaskan perekonomian negara saat ini secara umum pertumbuhannya baik. “Hanya saja utang luar negeri terus bertambah besar, dan sumber daya alam negara ini pengelolaannya makin jauh dari amanat konstitusi,” pungkasnya. (A-109/A-108)***

TANGGAPAN

Belum ada tanggapan sampai saat ini.

Silahkan melakukan login terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan tanggapan. Jika belum menjadi anggota, silahkan untuk mendaftarkan diri Anda terlebih dahulu. GRATIS!