Opini

Indonesia Minta WTO Ciptakan Sistem Perdagangan Transparan

Senin, 26 November 2012 10:21
ArifBudimanta.jpg

Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia dalam Konferensi Tahunan Parlemen Dunia (IPU) di markas besar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Jenewa meminta agar forum-forum yang digelar organisasi itu ditujukan untuk penciptaan sistem perdagangan dunia yang transparan dan adil. 

"Selain itu juga non-diskrimintif, inklusif dan peduli dengan paradigma pembangunan yang memihak kepentingan negara berkembang dan kurang berkembang," kata Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta di Jakarta, Senin. 

Konperensi Parlemen Dunia mengenai WTO diselenggarakan di markas besar WTO di Jenewa dari 15 hingga 16 Nopember 2012 dengan tema "Kembali ke Dasar: Mengaitkan Politik dan Perdagangan". Konperensi tahun 2012 membahas secara khusus mengenai keterkaitan perdagangan bebas dengan pengurangan kemiskinan dan lapangan kerja. 

Menurut Arif, konperensi parlemen tentang WTO diselenggarakan sebagai bentuk mekanisme permanen pengawasan parlemen atas WTO dengan segala kebijakan yang dihasilkan dan diimplementasikan. 

Dalam pertemuan tersebut, kata Arif, terungkap bahwa krisis ekonomi yang berlangsung saat ini akan semakin kompleks dan memberi dampak ganda. Ketimpangan antar dan intranegara dan kebijakan non-tarif dan domestik diperkirakan kian meningkat dan menjadi tantangan yang lebih besar di masa depan. 

Pada pertemuan tersebut, Arif Budimanta menyampaikan pandangan delegasi Indonesia. Arif Budimanta menyampaikan beberapa pokok fikiran yang disambut baik oleh para peserta dan akhirnya diadopsi dalam resolusi pertemuan. 

Selain perlunya forum-forum WTO harus ditujukan untuk penciptaan sistem perdagangan dunia yang transparan dan adil, Indonesia juga menilai bahwa agenda perdagangan bebas yang selama ini dipromosikan ternyata tidak membawa korelasi yang nyata terhadap penurunan kemiskinan yang ditunjukkan dengan sasaran agenda tujuan pembangunan milenium tahun 2015 tentang kemiskinan yang besar kemungkinan tidak tercapai. 

Sebanyak 69 delegasi parlemen negara anggota IPU menghadiri forum tersebut, ditambah dengan empat parlemen kawasan, yaitu Parlemen Eropa, Perkumpulan Parlemen Negara Berbahasa Perancis, Asosisasi Parlemen Commonwealth dan Perkumpulan Parlemen Dewan Eropa dan negara pengamat serta 20 perwakilan tetap pemerintah di Jenewa, dan satu organisasi antarpemerintah, yakni Bank Dunia. 

Di akhir tahun 2013 Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri WTO. Sehubungan dengan hal tersebut delegasi DPR RI menyerukan agar anggota parlemen dunia yang tergabung dalam IPU mendorong masing-masing negara agar dalam pertemuan di Indonesia nanti mengambil keputusan penting yaitu melanjutkan kembali perundingan Putaran Doha yang telah macet bertahun-tahun. 

"Karena instrumen perundingan adalah salah satu cara untuk membangun satu tata perdagangan dunia yang lebih adil dan memihak kepada negara-negara berkembang ataupun yang sedang berkembang," kata Arif. 

Secara khusus, DPR RI minta Pemerintah Indonesia mempersiapkan agenda pertemuan tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan perdagangan dan ekonomi nasional. 

"Jangan sampai konferensi yang dibiayai oleh negara ini hanya terjebak dalam agenda rutinitas dan pencitraan semata," kata Arif Budimanta.(rr)

TANGGAPAN

Belum ada tanggapan sampai saat ini.

Silahkan melakukan login terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan tanggapan. Jika belum menjadi anggota, silahkan untuk mendaftarkan diri Anda terlebih dahulu. GRATIS!