Opini

INDONESIA PERLU PERBAIKI TATA NIAGA PANGAN DAN CEGAH LIBERALISASI

Rabu, 01 Agustus 2012 15:41
Foto : Media Indonesia

Budimanta.com - Hari ini (1/8/2012) BPS mengeluarkan berita resmi statistik mengenai perkembangan indeks harga konsumen atau yang lebih akrab disebut inflasi. BPS mengumukan angka inflasi pada bulan juli 2012 sebesar 0,70 persen, sedangkan untuk inflasi tahun kalender (Januari-Juli) 2012 dan inflasi tahunan yoy (Juli 2011-Juli 2012) diumumkan masing-masing sebesar 2,50 persen dan 4,56 persen. Dapat dilihat dalam berita resmi tersebut bahwa semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi terutama kelompok makanan yang mengalami kenaikan harga sebesar 1,68 persen selama Juli 2012.


Kenaikan harga bahan makanan ini salah satunya memang disebabkan oleh pengaruh siklikal serta bulan puasa, juga disebkan oleh liberalisasi sektor pangan yang semakin terang-terangan. Betapa tidak fungsi Bulog semakin tidak berarti dalam mengendalikan harga dan pasokan, jumlah komoditi yang harga dasarnya ditetapkan oleh pemerintah juga hanya sebatas hitungan jari. Sementara permintaan masyarakat semakin tinggi seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, alhasil pemerintah terlihat hanya pasrah dengan mengimpor dengan tarif yang rendah. Bahkan pemerintah kehilangan kekuatan untuk mempertahankan tarif impor yang sudah sangat rendah seperti yang terjadi pada bea masuk kedelai yang beberapa saat yang lalu dihapuskan pemerintah.

Menjadi lebih menyedihkan lagi, ternyata petani sebagai produsen bahan pangan tidak diuntungkan dengan naiknya harga pangan di pasar. Lalu siapa pihak yang “memancing di keruhnya air” negeri ini?. Selama ini kepentingan dua agen besar yang secara teori seharusnya menjadi penentu harga yakni produsen dan konsumen sering dibenturkan dalam politik harga pangan tetapi ketika keduanya berteriak dan merasa dirugikan, tentunya ada pemain lain yakni didalam tata niaga pangan yang selama ini memainkan pasar sehingga dapat meraup keuntungan yang besar. Sehingga kiranya apapun kebijakan pemerintah pihak inilah yang diuntungkan termasuk kebijakan penghapusan bea masuk.


Oleh karena ini, jika pemerintah ingin menstabilkan harga pangan cukup dengan memperbaiki tata niaga pangan yang ada selama ini dan jangan sekali-sekali membebaskan bea masuk. Jadi, tidak merugikan konsumen tetapi juga tetap menguntungkan petani . “Mafia-mafia” pasar yang selama ini menguasa tata niaga pangan harus di berantas karena merekalah yang selama ini membuat pasar bergejolak dan tidakberkeadilan. Kementerian terkait dapat diberdayakan dalam pelaksanaannya tetapi harus dengan keputusan presiden (Keppres). Revitalisai fungsi bulog juga perlu dilakukan dan tidak hanya beras tetapi juga komoditas penting lainnya sehingga kebijakan harga pemerintah juga akan efektif karena pemerintah memiliki buffer stock yang cukup. Keberanian presiden dalam hal ini menjadi kunci apakah pasar pangan Indonesia akan tetap seperti ini atau kembali berpihak pada rakyat dan kedaulatan pangan.

Penulis : Dr. Arif Budimanta

TANGGAPAN

Belum ada tanggapan sampai saat ini.

Silahkan melakukan login terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan tanggapan. Jika belum menjadi anggota, silahkan untuk mendaftarkan diri Anda terlebih dahulu. GRATIS!