Berita

Pemerintah Perlu Stabilisasi Harga Kedelai

Selasa, 24 Juli 2012 10:55
ekonomarifbudimanta.jpg

Budimanta.com - Jakarta - Pemerintah dinilai gagal dalam mengendalikan harga kedelai. Pemerintah harus merubah paradigma ekonomi yang 'cantik' di mata dunia namun 'pahit' di mata masyarakat.

Demikian hasil studi riset ekonomi dari Megawati Institute yang disampaikan Direktur Megawati Institute Arif Budimanta kepada detikFinance, Selasa (24/7/2012).

Arif mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga kedelai saat ini. Antara lain adalah rendahnya produksi kedelai nasional.

"Rata-rata kebutuhan nasional kita saat ini diperkirakan 2,4 juta ton/tahun maka rata-rata kita butuh 200 ribu ton kedelai setiap bulan. Target produksi tahun 2012 ini diperkirakan 1,9 juta ton. Sementara hasil dalam triwulan pertama tahun 2012 ini hanyalah sekitar 200 ribuan ton, sementara targetnya sebesar 400 ribuan ton," ungkap Arif.

Menurut Arif dalam kenyataannya rata-rata selama ini setiap tahun RI hanya bisa memproduksi 40 persen dari kebutuhan nasional, sisanya impor.

Meningkatnya konsumsi kedelai dari waktu- kewaktu sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk selain itu saat ini kedelai bukan saja dipakai sebagai makanan bagi manusia tetapi juga campuran pangan bagi ternak dan salah satu sumber bio energi.

"Saat ini lebih kurang 60-an persen produksi kedelai dunia dihasilkan oleh Brazil dan Amerika Serikat. Amerika serikat menyumbang produksi hampir 40 persen. Dan satu tahun terakhir produksi kedelai AS dan Brazil menurun," terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Arif terjadilah kenaikan harga kedelai dunia. Berdasarkan data setahun terakhir, terjadi kenaikan harga kedelai dunia terutama yang berasal dari Amerika Serikat, Brazil dan Argentina sekitar 19 sampai 27 persen.

"Guncangan yang terjadi saat ini pada tataran makro diakibatkan oleh liberalisasi sektor pangan yang terlalu berlebihan, pemerintah hampir tidak punya tangan untuk mengendalikan harga!," tegas Arif.

"Sedangkan pada sisi mikro lebih karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan persediaan kedelai di tingkat nasional karena produksi yang tidak mencapai target, tata niaga kedelai yang cenderung merugikan petani dan mencekik leher pengrajin tahu tempe," imbuh Anggota DPR Komisi XI ini.

Dalam konteks produksi, Arif justru mempertanyakan dana APBN yang meningkat terus dimana berdasarkan alokasi digunakan untuk meningkatkan produksi kedelai nasional, tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Malah yang terjadi impor meningkat terus.

"Fenomena yang terjadi saat ini sebenarnya mengakibatkan petani kedelai juga dirugikan, produsen tahu tempe tidak dapat berproduksi, kemudian barang menjadi langka, kalaupun ada kemudian harganya menjadi tidak terjangkau alias mahal. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan keresahan sosial," tuturnya.

Lebih jauh Arif mengatakan, untuk itu maka jalan alternatif yang dapat dilakukukan adalah pada jangka panjang produksi harus ditingkatkan, petani kedelai harus diberi insentif (bukan hanya benih tetapi juga harga), pemerintah melalui Bulog memiliki mekanisme buffer stock untuk kedelai, sehingga dapat melakukan operasi pasar dan memperbaiki tata niaga saat ini.

"Kepada para pengrajin kedelai diberikan insentif berupa subsidi harga dengan jumlah tertentu sehingga mereka terus dapat berproduksi dan ketersediaan pangan rakyat tetap terjada dan stabil harganya. Dengan melakukan ini maka pemerintah berarti harus merubah paradigma pembangunan ekonominya, tidak seperti sekarang ini yang sepertinya cantik dimata dunia tetapi pahit dirasa rakyat," tutup Arif.

TANGGAPAN

Belum ada tanggapan sampai saat ini.

Silahkan melakukan login terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan tanggapan. Jika belum menjadi anggota, silahkan untuk mendaftarkan diri Anda terlebih dahulu. GRATIS!