Berita

Potret APBN 2011: Miskin Kinerja, Utang Tambah Jadi Rp 1.800 Triliun

Senin, 02 Januari 2012 11:58

Budimanta.com - Jakarta – Pemerintah dinilai belum bisa merealisasikan APBN 2011 dengan sempurna. Realisasi belanja dan penurunan daya saing ekonomi dari 44 menjadi 46 menunjukkan kinerja pemerintah yang miskin.

Demikian disampaikan oleh Anggota DPR Komisi XI Arif Budimanta dalam Konsensus dan Potret APBN 2011 kepada detikFinance di Jakarta, Senin (2/1/2012).

“Walaupun miskin kinerja, pemerintah masih saja terus berutang yang mencapai Rp 1.800 triliun pada akhir tahun 2011,” kata Arif.

Rendahnya kinerja pemerintah diakibatkan juga oleh target penerimaan pajak berdasar APBNP 2011 sebesar Rp 763,67 triliun diperkirakan tidak tercapai. Hal ini diperkirakan karena tidak terpenuhinya target penerimaan dari PPN yang sebesar Rp 27 triliun pada tahun 2011.

“Tidak tercapainya target ini. Disebabkan oleh dua hal dimana aturan perpajakan yang masih belum pas antara kepentingan wajib pajak dan pemerintah serta target penerimaan pajak yang terlalu tinggi,” ungkap Arif.

Selain itu, Arif menuturkan, kedepan harus ada perbaikan aturan perpajakan yang memberikan peningkatan kepatuhan pembayar pajak, dan dukungan dari para pihak (aparatur hukum) dalam pengamanan penerimaan perpajakan.

Arif lebih jauh memaparkan, realisasi belanja modal juga diperkirakan tidak memenuhi target, kurang dari 90 persen dari APBN-P 2011 yang sebesar Rp 141 triliun. Belanja modal yang rendah pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sisi lain menunjukkan sebenarnya motor penggerak ekonomi bukan pemerintah tetapi rakyat.

“Sisi lemah dari pemerintah adalah GCG dalam pengelolaan anggaran terutama beban conflict of interest. Hal ini menurut saya titik krusial yang harus diperbaiki, pemerintah harus meyakini sesuai amanat konstitusi bahwa APBN adalah hak rakyat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelas Politisi PDIP ini.

Ia menjelaskan, belanja modal diharapkan mendorong produktifitas ekonomi, produktifitas ekonomi mendorong peningkatan penerimaan negara. Dalam APBN tidak terkategori secara jelas apakah belanja modal sumber dananya datang dari penerimaan negara (pajak, cukai pnbp) atau dari pembiayaan (utang).

“Kita bisa saja berasumsi bahwa sebagian belanja modal datang dari utang, dengan model kebijakan front loading managment (utang dicari dulu untuk menutup target defisit APBN), maka apabila belanja modal tidak dapat direalisasikan maka sama artinya tidak ada produktifitas tetapi beban utang (melalui pembayaran bunga) tetap berjalan dan kemudian menumpuk untuk tahun anggaran berikutnya,” jelasnya.

Arif menambahkan, untuk 2012 perlu dilakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kompetensi dan tata kelola pertanggungjawaban pengguna anggaran dalam menyerap realisasi anggaran.

Karena setiap kegagalan dalam realisasi penyerapan anggaran dalam tiga tahun terakhir selalu diikuti oleh peningkatan beban bunga utang dan menurunnya keseimbangan primer.

“Pembayaran bunga utang 5 tahun terakhir meningkat 200% dari Rp 65,2 triliun menjadi Rp 116,4 triliun pada tahun 2011. Hal ini harus dijadikan lesson learned bagi pemerintah untuk lebih memperbaiki kualitas perencanaan dan manajemen anggaran secara menyeluruh,” kata Arif.

(dru/qom)

Herdaru Purnomo – detikFinance


TANGGAPAN

Belum ada tanggapan sampai saat ini.

Silahkan melakukan login terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan tanggapan. Jika belum menjadi anggota, silahkan untuk mendaftarkan diri Anda terlebih dahulu. GRATIS!